Solidaritas untuk Ujung Tombak Penyerapan APBN

sumber asli ditulis oleh Santorry Saad dapat dibaca disini

“Semua pegawai KPPN, khususnya front office (FO) dan seksi-seksi tertentu akan mengundurkan diri daripada tertimpa musibah dalam bentuk menanggung dosa yang tidak pernah mereka lakukan.”(Pembelaan EIS, terdakwa kasus ‘pemalsuan SPM’ yang merugikan keuangan negara).

Terus terang, ada rasa sanksi atas penegakan hukum yang masih jauh dari rasa keadilan di negeri ini. Dan kemarin sore (9 Januari 2011), kembali terdengar kabar tidak sedap karena dua orang pegawai negeri sipil (PNS) lingkup kementerian keuangan divonis bersalah oleh majelis hakim pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR). Terpidana EIS selaku penandatangan SP2D divonis bersalah 1,5 tahun dan denda Rp100 juta atau subsidaire 3 bulan kurungan, sedangkan ES selaku petugas  FO  divonis 1 tahun dan denda Rp100 juta atau subsidaire 3 bulan kurungan.

Kasus ini  bermula dari penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) yang diduga  asli tapi palsu (ASPAL)bernomor 00155/440372/XI/2008 tanggal 19 November 2008 yang ditandatangani SUP selaku pejabat penandatangan SPM pada Satker lingkup Ditjen Bina Marga Departemen Pekerjaan Umum senilai Rp8.824.221.000,00 atas nama PT. CSC yang belakangan diketahui fiktif. Sesuai prosedur kerja, SPM tadi ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bernomor 928710J tertanggal 21 November 2008 oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dalam hal ini ditandatangani oleh EIS selaku Kepala Seksi Perbendaharaan KPPN Jakarta II. (Sumber :http://www.mediaindonesia.com/read/2011/03/01/207079/7/5/Polisi-Tahan-Dua-Pegawai-Pelayanan-Perbendaharaan-Negara

Tanggapan atas Pemberitaan Terkait KPPN Jakarta V pada Koran Tempo Edisi Hari Selasa, Tanggal 27 Desember 2011

Tanggapan atas Pemberitaan Terkait KPPN Jakarta V pada Koran Tempo Edisi Hari Selasa, Tanggal 27 Desember 2011

silahkan download –> s_11900_pb_2011

dan mella pun jadi pahlawan sementara salah satu pegawai KPPN Jakarta V jadi korban bully – lho kok bully iya peloncoan, dengan seenaknya saja tempo menyebutkan institusi yang dianggap menerima dan tidak menyebutkan institusi yang benar-benar memberi

saya bekerja di KPPN dan termasuk pegawai KPPN percontohan tahap pertama sejak 2007 diluncurkan di Indonesia, sepanjang saya bekerja di KPPN tidak pernah ada yang namanya memperlambat pencairan dana, SPM diterima dari satuan kerja melalui Front Office (semacam teller jika di bank) dan by system langsung keluar teraan bahwa SPM-LS harus sudah diproses menjadi SP2D selama 1 jam.

jadi kira-kira itu si mella yang sekarang sepertinya jadi pahlawan itu memang bodoh atau dia sebenarnya ditipu oleh rekan kerjanya yang mengatasnamakan KPPN Jakarta V, jadi si mella mungkin justru menyuap kurir di kantornya sendiri atau malah pengetik SPM di kantornya…

dari dulu sering KPPN dikambinghitamkan oleh Satuan Kerja yang katanya uang pelicin, tetapi di berbagai kegiatan kenyataannya justru uang pelicin tersebut dipakai oleh Bendahara/Pejabat Penandatangan SPM/Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran dari Satuan kerja itu sendiri, dan ini sudah sering dibuktikan dari berbagai kejadian Satuan Kerja sebenarnya diperalat untuk menyuap intern Satuan Kerja sendiri tetapi menjual nama KPPN

jadi Satuan Kerja silahkan cek sendiri siapa maling sebenarnya