Service excellence KPPN

mungkin judul diatas sudah biasa dibaca diberbagai sumber bacaan…

jadi…

saya akan mengkhususkan pembicaraan ini pada ruang lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara sebagai ujung tombak pencairan dana APBN

Sebagai kantor pelayanan publik yang luar biasa dalam komitmennya untuk memberikan layanan terbaik, sudah sering kali kami mendapatkan pelatihan service excellence dari bank plat merah, diantaranya yang pernah kami ikuti adalah pelatihan service excellence yang diadakan oleh bank mandiri.
Di dalam setiap pelatihannya kami dilatih untuk tetap selalu melayani dengan sepenuh hati tanpa melupakan ketelitian dalam memeriksa (dalam hal ini SPM), sampai sini belum ada masalah yang berarti…

hmmm tapi tunggu dulu, mari kita bandingkan pelayanan KPPN dengan pelayanan Bank (yang katanya sudah menerapkan service excellence)

Bank

• uang milik pribadi / perusahaan yang ditabungkan
• penggunaan dana digunakan untuk kepentingan pribadi / perusahaan tanpa campur tangan bank
• tata cara pencairan menggunakan prosedur khusus SOP (Standard Operating Procedure)

KPPN

• uang milik pemerintah yang dikuasakan kepada satuan kerja untuk dikelola
• penggunaan dana untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
• tata cara pencairan menggunakan prosedur khusus sesuai SOP (Standard Operating Procedure)

bedanya apa mas kok sepertinya sama saja?

begini…

pada Bank uang itu adalah uang pribadi yang dititipkan di bank (uang ini sama sekali bukan hak bank) penggunaannya juga terserah nasabah tadi mau dibuang-buang di jalan juga boleh, untuk membeli minuman keras juga boleh terserah saja…

uang yang nyata-nyata hak nasabah tadi memerlukan prosedur khusus dalam pencairannya, umumnya seperti ini

• nasabah datang ke bank
• mengisi slip (baik itu slip penarikan atau slip cek)
• diantar sendiri oleh nasabah dan untuk beberapa hal tandatangan harus didepan loket teller bank
• setelah uang diserahkan kepada nasabah, maka tanggungjawab bank sudah lepas

sekarang kita beralih ke KPPN

uang satuan kerja yang dicantumkan dalam DIPA itu bukan hak satuan kerja sebagai pribadi, uang APBN yang dicantumkan dalam DIPA itu adalah hak warga Indonesia untuk kemakmuran rakyat, jadi bukan hak KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), bukan hak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), bukan hak PPSPM (Penguji dan Penandatangan SPM), bukan pula hak Bendahara…
uang dalam DIPA itu memang dikuasakan kepada mereka untuk mengelolanya (sebatas mengelola dan mencairkan sesuai pos-pos yang sesuai)

maksud pernyataan saya diatas adalah uang APBN dalam DIPA itu bukan uang pribadi, ini uang yang menyangkut harkat hidup orang banyak…

sekarang kita beralih ke tata cara pencairan…

tatacara pencairan dana APBN dalam DIPA itu mengikuti mekanisme pencairan dana seperti tercantum dalam Perdirjen-66/PB/2005, per-57/PB/2010, dan per-11/PB2011

resumenya begini

Satuan Kerja membuat SPP untuk kemudian diproses menjadi SPM sesuai dengan pos yang ditentukan, untuk kemudian diajukan ke KPPN dan KPPN segera mencairkan dana melalui mekanisme giro yang dikenal dengan SP2D dalam waktu 1jam

dalam pengajuannya ke KPPN, Satuan kerja menggunakan kartu identitas yang bernama KIPS, semua berkas sudah dilengkapi dan ditandatangani serta dibubuhi cap dinas untuk kemudian dicek ulang oleh petugas Front Office KPPN untuk mengetahui ketersediaan dananya

lha trus anehnya dimana?

begini… (dari tadi kok begini-begini terus ^_^)

kita bandingkan secara langsung

nasabah bank yang notabene pemilik uang saja harus susah payah mencairkan uang ke bank, datang ke bank, antri, untuk kemudian dilayani dan jika syaratnya tidak sesuai bank berhak untuk menolaknya
saya ulangi nasabah bank yang notabene pemilik uang saja harus mau datang sendiri ke bank (jika uang yang diminta melebihi limit ATM)

kelemahan yang terjadi di KPPN adalah ternyata hampir 50% pemegang KIPS yang notabene harus memiliki NIP ternyata oleh satuan kerja dipilih orang yang kadang tidak tahu menahu sama sekali tentang tatacara pencairan dana,
hal ini terbukti dengan … jika terjadi masalah dan diberitahu cara yang benar pengantar SPM (pemegang KIPS) tadi akan menjawab saya hanya mengantarkan saja.
pemegang KIPS sengaja dipilih mungkin pengantar surat karena Pejabat Keuangan (KPA,PPK,PPSPM,Bendahara) malas bolak balik ke KPPN (banyak urusan di berbagai tempat katanya)

ini uang rakyat ini uang pemerintah yang dikuasakan kepada mereka untuk kepentingan orang banyak lho!
kok untuk mencairkan saja malas, karena ada urusan yang lebih penting

betapa hebatnya keuangan negara kita sampai seseorang yang kadang ngetik saja susah asalkan dia punya KIPS akan langsung kita layani dalam pencairan SPM karena dana dalam DIPA sudah sesuai dengan SPM yang diajukan
dalam persyaratan KIPS hanya dipersyaratkan NIP saja, memang ada kolom jabatan, tetapi itu bisa diisi apa saja (bahkan operator)…

jadi…

masalh disini bukan hanya masalah kebenaran pembebanan pos pos akun dalam SPM yang sesuai dengan DIPA, tetapi kepatutan dalam pencairan dana APBN yang bukan uang pribadi tadi, tetapi uang rakyat Indonesia

apakah patut jika seorang kurir surat mencairkan dana APBN sampai milyaran rupiah

menindak lanjuti apa yang menimpa teman kami Agus Imam Subegjo dan Erfan Suhartanto, dan karena saya sudah pernah menjadi Front Office selama 3 tahun (dalam era KPPN Percontohan)

mengingat besarnya tanggungjawab yang ada pada pencairan dana APBN karena menyangkut dana negara yang dikuasakan untuk kepentingan rakyat Indonesia, perlu ditinjau ulang dalam tatacara pencairannya, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah

1. KPPN harus meniru cara kerja Bank, SPM harus diantar langsung oleh Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM ke Loket (Front Office) KPPN dan jika diperlukan untuk nilai nominal tertentu PPSPM wajib menandatangani berkas tambahan
2. Dihapuskannya langkah-langkah akhir tahun, karena pencairan APBN yang menumpuk di akhir tahun sangat tidak sehat dan menghambat kemajuan perekonomian
3. Perencanaan Kas menjadi hal yang wajib dan ketepatan antara perencanaan kas dengan pencairan dana menjadi suatu keharusan
4. Pelayanan KPPN kepada Satuan Kerja hanya pada Jam Layanan saja
5. Diperketat sarat pembuatan KIPS, KIPS hanya diberikan kepada KPA, PPSPM, dan Bendahara

ini hanya bentuk keprihatinan pribadi atas buruknya manajemen pencairan dana APBN pada Satuan Kerja, dan sembrononya pembuatan SPM sebagai kunci pencairan APBN

ini bukan merupakan pendapat institusi

karena kami profesional

betapa profesionalnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan
sehingga sampai saat ini pun dihimbau untuk tidak mogok kerja

bravoooo bravoooo bravooo

Tanggapan atas Pemberitaan Terkait KPPN Jakarta V pada Koran Tempo Edisi Hari Selasa, Tanggal 27 Desember 2011

Tanggapan atas Pemberitaan Terkait KPPN Jakarta V pada Koran Tempo Edisi Hari Selasa, Tanggal 27 Desember 2011

silahkan download –> s_11900_pb_2011

dan mella pun jadi pahlawan sementara salah satu pegawai KPPN Jakarta V jadi korban bully – lho kok bully iya peloncoan, dengan seenaknya saja tempo menyebutkan institusi yang dianggap menerima dan tidak menyebutkan institusi yang benar-benar memberi

saya bekerja di KPPN dan termasuk pegawai KPPN percontohan tahap pertama sejak 2007 diluncurkan di Indonesia, sepanjang saya bekerja di KPPN tidak pernah ada yang namanya memperlambat pencairan dana, SPM diterima dari satuan kerja melalui Front Office (semacam teller jika di bank) dan by system langsung keluar teraan bahwa SPM-LS harus sudah diproses menjadi SP2D selama 1 jam.

jadi kira-kira itu si mella yang sekarang sepertinya jadi pahlawan itu memang bodoh atau dia sebenarnya ditipu oleh rekan kerjanya yang mengatasnamakan KPPN Jakarta V, jadi si mella mungkin justru menyuap kurir di kantornya sendiri atau malah pengetik SPM di kantornya…

dari dulu sering KPPN dikambinghitamkan oleh Satuan Kerja yang katanya uang pelicin, tetapi di berbagai kegiatan kenyataannya justru uang pelicin tersebut dipakai oleh Bendahara/Pejabat Penandatangan SPM/Pejabat Pembuat Komitmen/Kuasa Pengguna Anggaran dari Satuan kerja itu sendiri, dan ini sudah sering dibuktikan dari berbagai kejadian Satuan Kerja sebenarnya diperalat untuk menyuap intern Satuan Kerja sendiri tetapi menjual nama KPPN

jadi Satuan Kerja silahkan cek sendiri siapa maling sebenarnya

Sedikit Cerita tentang Pola Mutasi

Nama saya Dendi Andrian seorang pegawai golongan IIc dengan masa kerja golongan 4 tahun, Cerita ini berawal ketika saya ditugaskan penempatan pertama di KPPN Baturaja, KPPN ini menarik dengan pegawai KPPN yang sangat berdedikasi terhadap setiap pekerjaan yang ditugaskan kepadanya.

Mari kita lihat kehidupan salah seorang pegawainya yang benama Muhammad Ridho, bapak tiga orang anak ini (maaf kalau saya salah) sudah tujuh tahun bekerja dan setiap pekerjaannya memuaskan kepala kantor, kemudian atas kesabarannya dipindahkanlah beliau ini ke KPPN Khusus Banda Aceh. Dari sini kita belajar bahwa kesabaran dan pengabdian yang tulus berbuah manis di kemudian hari.

Pelajaran kedua kita ambil dari seorang pegawai bernama Budi Satyanto masa kerja di KPPN Baturaja sama, tujuh tahun, setiap pekerjaannya dikerjakan dengan baik, dan saya perhatikan bolehlah kita sebut beliau ini staff ahli dari seksi perbendaharaan, ternyata beliau ini sudah berusaha selama setahun lebih agar dipindahkan ke kantor pusat, ketika ada penerimaan ke Direktorat jenderal Anggaran beliau mengirimkan lamaran dan mendapat panggilan berakhirlah kisah mas Budi ini di Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dari sini kita boleh mempertanyakan apakah beliau ini tidak loyal? Apakah beliau tidak sabar untuk menunggu giliran mutasi?

Sekarang cerita tentang saya, ada beberapa ketakutan mendasar ketika saya tidak mengetahui sampai kapan berada di suatu tempat dan ketakutan setiap hari apakah akan ada SK mutasi untuk saya hari ini? Setelah satu tahunan bekerja di KPPN Baturaja saya diberi kesempatan untuk mengikuti tes KPPN Percontohan tahap pertama tanpa diberitahu akan ditempatkan dimana jika lulus. Kebetulan saya lulus, saya bilang kebetulan karena banyak teman saya yang secara akademis lebih bagus nilainya ketika kuliah ternyata belum memperoleh kesempatan untuk lulus. Keluarlah SK penempatan dan ketika itu istri tercinta saya baru saja melahirkan, berdasarkan SK tersebut saya harus segera melapor ke KPPN Palembang paling lambat tanggal 27 Juli 2007. Istri saya masih dalam perawatan pasca melahirkan dan saya diharapkan harus segera ke melaporkan diri ke Palembang.

Saya melaporkan diri pada tanggal yang ditentukan, tapi masalahnya bukan disini pada saat itu saya hanya memegang uang beberapa ratus ribu rupiah saja setelah biaya aqikah dan persalinan istri saya. Dan akhirnya saya memperoleh pinjaman uang dari teman di Kanwil VI Ditjen Perbendaharaan palembang, uang itu saya gunakan untuk sesegera mungkin mencari kontrakan dan membawa istri dan anak saya ke tempat tugas baru karena kebetulan kami tidak memiliki pembantu. Jadilah kepindahan saya yang pertama ini serba cepat dan tanpa persiapan apa-apa. Tadinya harapan saya di Palembang saya bakal diperbolehkan menempati salah satu rumah dinas disana, tapi kenyataannya kan tidak, akhirnya biaya SPPDnya tidak mencukupi untuk membayar kontrakan dan biaya memindahkan barang tapi itu tadi untungnya banyak pegawai yang mau menolong menampung sementara bahkan meminjamkan dana untuk keperluan pindah ini.

Sekarang sudah satu tahun tujuh bulan saya bekerja di KPPN palembang, berdasarkan pengalaman diatas terus terang saya takut setiap SK mutasi keluar, bukan karena masalah apa-apa, saya takut ketika saatnya mutasi tiba nanti, saya sedang tidak memiliki cadangan dana yang mencukupi dan tidak bisa melaksanakan panggilan tersebut sebagaimana mestinya, apakah saat itu anak saya baru daftar sekolah dan harus segera dipindah juga karena keluarga kami tetap bisa berkumpul. Apakah nantinya saya akan mendapat punishment atas kejadian itu (setiap hari hal ini menjadi pikiran saya) apakah saat itu saya berhasil mendapatkan dana untuk pergi ke tempat tugas (baik meminjam atau dana pribadi) karena SPPD akan dibayarkan kemudian hari setelah kita sampai di tempat baru.

Kalau boleh sumbang saran jika ini tidak dianggap lancang, kenapa tidak ditentukan saja batas paling cepat ataupun paling lama kita berada di suatu kantor, maaf lho ya sekali lagi maaf tentunya orang-orang di bagian mutasi tentunya sudah menggunakan sistem yang terbaik, tetapi apakah tidak lebih baik jika para pegawai itu siap ketika saatnya nanti harus dimutasikan. Jadi mutasi bukan sesuatu yang seakan-akan ajaib dan lompat kesana kemari. Saya memang tidak tahu sama sekali dengan pola mutasi ini ini hanya sekedar ketakutan pribadi seorang pegawai yang takut jika si pegawai ini tidak bisa memenuhi keinginan pemimpinnya dan direktorat ini. Beberapa pemikiran saya yang keluar dari ketidaktahuan saya ini mungkin bisa digunakan sistem mutasi region ataupun mutasi nasional dengan kejelasan tahun kerja di suatu daerah. Mutasi region memang ada kekurangannya karena harapan untuk bekerja di dekat daerah asal menjadi tipis. Adapun mutasi nasional dengan jejelasan tahun kerja akan menjadi lebih efektif karena kita sudah memperkirakan berapa lama kita di suatu tempat, apakah lebih baik membawa keluarga atau ditinggal saja sehingga strateginy lebih matang. Ada juga satu pemikiran untuk dibuat angket secara nasional sebenarnya para pegawai ini ingin ditempatkan dimana, belum tentu kantor pusat atau kantor-kantor jawa menjadi pilihan semua pegawai, karena dari beberapa bincang-bincang santai saya dengan teman-teman banyak yang betah di tempat dia di tempatkan dan ingin tetap disana ataupun memang benar-benar ingin dekat dengan kampung halaman. Kedua pihak ini saya yakin tidak bisa disalahkan juga walaupun kami sudah menandatangani pernyataan siap ditempatkan di mana saja di Indonesia.

Saya harap tulisan ini dibaca dan disikapi dengan bijak semoga ada hikmahnya, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya atas kesalahan kata-kata yang tertulis semoga tidak ada yang tersinggung dan kesalahan ini semata-mata berasal dari ketidaktahuan saya sebagai seorang manusia, terima kasih.