mungkin judul diatas sudah biasa dibaca diberbagai sumber bacaan…
jadi…
saya akan mengkhususkan pembicaraan ini pada ruang lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharan Negara sebagai ujung tombak pencairan dana APBN
Sebagai kantor pelayanan publik yang luar biasa dalam komitmennya untuk memberikan layanan terbaik, sudah sering kali kami mendapatkan pelatihan service excellence dari bank plat merah, diantaranya yang pernah kami ikuti adalah pelatihan service excellence yang diadakan oleh bank mandiri.
Di dalam setiap pelatihannya kami dilatih untuk tetap selalu melayani dengan sepenuh hati tanpa melupakan ketelitian dalam memeriksa (dalam hal ini SPM), sampai sini belum ada masalah yang berarti…
hmmm tapi tunggu dulu, mari kita bandingkan pelayanan KPPN dengan pelayanan Bank (yang katanya sudah menerapkan service excellence)
Bank
- uang milik pribadi / perusahaan yang ditabungkan
- penggunaan dana digunakan untuk kepentingan pribadi / perusahaan tanpa campur tangan bank
- tata cara pencairan menggunakan prosedur khusus SOP (Standard Operating Procedure)
KPPN
- uang milik pemerintah yang dikuasakan kepada satuan kerja untuk dikelola
- penggunaan dana untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat
- tata cara pencairan menggunakan prosedur khusus sesuai SOP (Standard Operating Procedure)
bedanya apa mas kok sepertinya sama saja?
begini…
pada Bank uang itu adalah uang pribadi yang dititipkan di bank (uang ini sama sekali bukan hak bank) penggunaannya juga terserah nasabah tadi mau dibuang-buang di jalan juga boleh, untuk membeli minuman keras juga boleh terserah saja…
uang yang nyata-nyata hak nasabah tadi memerlukan prosedur khusus dalam pencairannya, umumnya seperti ini
- nasabah datang ke bank
- mengisi slip (baik itu slip penarikan atau slip cek)
- diantar sendiri oleh nasabah dan untuk beberapa hal tandatangan harus didepan loket teller bank
- setelah uang diserahkan kepada nasabah, maka tanggungjawab bank sudah lepas
sekarang kita beralih ke KPPN
uang satuan kerja yang dicantumkan dalam DIPA itu bukan hak satuan kerja sebagai pribadi, uang APBN yang dicantumkan dalam DIPA itu adalah hak warga Indonesia untuk kemakmuran rakyat, jadi bukan hak KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), bukan hak PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), bukan hak PPSPM (Penguji dan Penandatangan SPM), bukan pula hak Bendahara…
uang dalam DIPA itu memang dikuasakan kepada mereka untuk mengelolanya (sebatas mengelola dan mencairkan sesuai pos-pos yang sesuai)
maksud pernyataan saya diatas adalah uang APBN dalam DIPA itu bukan uang pribadi, ini uang yang menyangkut harkat hidup orang banyak…
sekarang kita beralih ke tata cara pencairan…
tatacara pencairan dana APBN dalam DIPA itu mengikuti mekanisme pencairan dana seperti tercantum dalam Perdirjen-66/PB/2005, per-57/PB/2010, dan per-11/PB2011
resumenya begini
Satuan Kerja membuat SPP untuk kemudian diproses menjadi SPM sesuai dengan pos yang ditentukan, untuk kemudian diajukan ke KPPN dan KPPN segera mencairkan dana melalui mekanisme giro yang dikenal dengan SP2D dalam waktu 1jam
dalam pengajuannya ke KPPN, Satuan kerja menggunakan kartu identitas yang bernama KIPS, semua berkas sudah dilengkapi dan ditandatangani serta dibubuhi cap dinas untuk kemudian dicek ulang oleh petugas Front Office KPPN untuk mengetahui ketersediaan dananya
lha trus anehnya dimana?
begini… (dari tadi kok begini-begini terus ^_^)
kita bandingkan secara langsung
nasabah bank yang notabene pemilik uang saja harus susah payah mencairkan uang ke bank, datang ke bank, antri, untuk kemudian dilayani dan jika syaratnya tidak sesuai bank berhak untuk menolaknya
saya ulangi nasabah bank yang notabene pemilik uang saja harus mau datang sendiri ke bank (jika uang yang diminta melebihi limit ATM)
kelemahan yang terjadi di KPPN adalah ternyata hampir 50% pemegang KIPS yang notabene harus memiliki NIP ternyata oleh satuan kerja dipilih orang yang kadang tidak tahu menahu sama sekali tentang tatacara pencairan dana,
hal ini terbukti dengan … jika terjadi masalah dan diberitahu cara yang benar pengantar SPM (pemegang KIPS) tadi akan menjawab saya hanya mengantarkan saja.
pemegang KIPS sengaja dipilih mungkin pengantar surat karena Pejabat Keuangan (KPA,PPK,PPSPM,Bendahara) malas bolak balik ke KPPN (banyak urusan di berbagai tempat katanya)
ini uang rakyat ini uang pemerintah yang dikuasakan kepada mereka untuk kepentingan orang banyak lho!
kok untuk mencairkan saja malas, karena ada urusan yang lebih penting
betapa hebatnya keuangan negara kita sampai seseorang yang kadang ngetik saja susah asalkan dia punya KIPS akan langsung kita layani dalam pencairan SPM karena dana dalam DIPA sudah sesuai dengan SPM yang diajukan
dalam persyaratan KIPS hanya dipersyaratkan NIP saja, memang ada kolom jabatan, tetapi itu bisa diisi apa saja (bahkan operator)…
jadi…
masalh disini bukan hanya masalah kebenaran pembebanan pos pos akun dalam SPM yang sesuai dengan DIPA, tetapi kepatutan dalam pencairan dana APBN yang bukan uang pribadi tadi, tetapi uang rakyat Indonesia
apakah patut jika seorang kurir surat mencairkan dana APBN sampai milyaran rupiah
menindak lanjuti apa yang menimpa teman kami Agus Imam Subegjo dan Erfan Suhartanto, dan karena saya sudah pernah menjadi Front Office selama 3 tahun (dalam era KPPN Percontohan)
mengingat besarnya tanggungjawab yang ada pada pencairan dana APBN karena menyangkut dana negara yang dikuasakan untuk kepentingan rakyat Indonesia, perlu ditinjau ulang dalam tatacara pencairannya, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah
- KPPN harus meniru cara kerja Bank, SPM harus diantar langsung oleh Pejabat Penguji dan Penandatangan SPM ke Loket (Front Office) KPPN dan jika diperlukan untuk nilai nominal tertentu PPSPM wajib menandatangani berkas tambahan
- Dihapuskannya langkah-langkah akhir tahun, karena pencairan APBN yang menumpuk di akhir tahun sangat tidak sehat dan menghambat kemajuan perekonomian
- Perencanaan Kas menjadi hal yang wajib dan ketepatan antara perencanaan kas dengan pencairan dana menjadi suatu keharusan
- Pelayanan KPPN kepada Satuan Kerja hanya pada Jam Layanan saja
- Diperketat sarat pembuatan KIPS, KIPS hanya diberikan kepada KPA, PPSPM, dan Bendahara
ini hanya bentuk keprihatinan pribadi atas buruknya manajemen pencairan dana APBN pada Satuan Kerja, dan sembrononya pembuatan SPM sebagai kunci pencairan APBN
ini bukan merupakan pendapat institusi
